Articles
PENGARUH SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH DAN KETAATAN PERATURAN PERUNDANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (KABUPATEN MINAHASA SELATAN)
Lumenta, Agnestasia Laura;
Morasa, Jenny;
Mawikere, Lidia
Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi Vol 4, No 3 (2016): JE Vol. 4 No. 3 Hal. 102-221
Publisher : FEB Universitas Sam Ratulangi Manado
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (720.226 KB)
|
DOI: 10.35794/emba.v4i3.13671
Menguatnya tuntutan masyarakat terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik oleh organisasi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Berkenaan dengan hal tersebut, penciptaan akuntabilitas publik harus dilaksanakan dalam akuntansi pemerintahan untuk dapat menciptakan good governance. Sehubungan dengan hal tersebut maka diperlukan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang baik serta seperangkat peraturan perundang-undangan telah digulirkan, salah satunya adalah Intruksi Presiden No.7 Tahun 1999 tanggal 15 juni 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Kinerja Pemerintahan (AKIP), ini merupakan dalam suatu upaya untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna , berhasil guna, bersih, dan bertanggung jawab. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui Pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan Ketaatan Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kabupaten Minahasa Selatan. Populasi dalam penelitian ini adalah 35 instansi pemerintah pada Kabupaten Minahasa Selatan.Teknik pengumpulan data menggunakan data primer yaitu penyebaran kuesioner terhadap 35 orang responden. Penelitian ini menggunakan Analisis Regresi Linear Berganda. Hasil Penelitian ini: Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sedangkan Ketaatan Peraturan Perundangan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara simultan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan Ketaatan Peraturan Perundangan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Kata Kunci : Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Ketaatan Peraturan Perundangan, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
ALOKASI BIAYA BERSAMA DALAM MENENTUKAN HARGA POKOK PRODUKSI PADA UD. MARTABAK MAS NARTO
Pomalingo, Suwahyu;
Morasa, Jenny;
Tirayoh, Victorina Z.
Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi Vol 2, No 2 (2014): Jurnal EMBA, HAL 1090 - 1211
Publisher : Universitas Sam Ratulangi
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (275.575 KB)
|
DOI: 10.35794/emba.2.2.2014.4517
Biaya bersama merupakan biaya yang diolah secara bersama dalam mengolah bahan baku untuk beberapa tahapan proses produksi sehingga menghasilkan dua atau lebih macam produk. Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan analisis alokasi biaya bersama dalam menentukan harga pokok produksi (HPP) pada UD Martabak Mas Narto. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif. Analisis menunjukkan UD. Martabak Mas Narto tidak melakukan perhitungan secara rinci terhadap besarnya HPP setiap kemasannya, sedangkan perhitungan menurut akuntansi biaya dilakukan dengan cara memisahkan HPP bersama dengan cara perhitungan alokasi biaya bersama menggunakan metode nilai jual relatif. metode nilai jual relatif merupakan metode yang sangat cocok dan tepat, hal ini disebabkan metode ini memiliki keunggulan seperti menggunakan dasar bahwa nilai jual mencerminkan besarnya biaya yang diserap oleh tiap jenis produk. Manajemen usaha disarankan untuk melakukan alokasi biaya bersama dengan metode nilai jual relatif sebagai acuan dalam mengalokasikan biaya. Kata kunci: biaya bersama, harga pokok produksi
ANALISIS POTENSI PAJAK RUMAH KOST DI KOTA TOMOHON
Morong, Christine Triyandari;
Morasa, Jenny;
Tirayoh, Victorina Z.
Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi Vol 4, No 2: JE Vol.4 No.2 (2016) Hal. 266-394
Publisher : Universitas Sam Ratulangi
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (740.102 KB)
|
DOI: 10.35794/emba.4.2.2016.13011
Salah satu sumber penerimaan dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pajak daerah. Pajak rumah kost merupakan bagian dari kategori pajak hotel yang memiliki potensi yang sangat menjanjikan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Tomohon. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui besar potensi, efektifitas, dan kontribusi pajak rumah kost di kota Tomohon. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif dengan populasi dan sampelnya adalah pemilik usaha rumah kost yang menyediakan jumlah kamar lebih dari 10 kamar dan seluruh data sumber pendapatan daerah dan pajak daerah khususnya pajak atas usaha rumah kost. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan peneliti, potensi pajak kost yang dimiliki oleh Kota Tomohon sebesar Rp. Rp31.072.523 per tahun (hanya wajib pajak terdaftar). Tingkat efektivitas penerimaan pajak kost di kota Tomohon dinilai tidak efektif dan kontribusi pajak kost selama tiga tahun terakhir ini dinilai sangat kurang. Beberapa faktor internal seperti kurangnya sosialisasi dan ketegasan dari pihak pemerintah untuk mengontrol, mensosialisakan tentang pentingnya mendaftarkan diri sebagai wajib pajak usaha rumah kost, dan mendisiplinkan setiap wajib pajak yang malas membayar pajak, serta faktor eksternal seperti kurangnya kesadaran dari wajib pajak untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak terdaftar, membuat penerimaan Pajak Kost di Kota Tomohon tidak mencapai target. Â Kata kunci : potensi pajak kost, efektivitas, kontribusi
ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA PT. GOLDEN MITRA INTI PERKASA
Tindagi, Rayzah;
Morasa, Jenny
Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi Vol 2, No 2 (2014): Jurnal EMBA, HAL 966 - 1089
Publisher : FEB Universitas Sam Ratulangi Manado
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (249.804 KB)
|
DOI: 10.35794/emba.v2i2.4487
Penerimaan pajak adalah salah satu aspek dalam penyelenggaraan pembangunan negara. Salah satu jenis pajak yang ditetapkan pemerintah adalah PPh. PPh adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perhitungan PPh  badan pada PT. Golden Mitra Inti Perkasa sesuai dengan UU. Perpajakan No. 36 Tahun 2008. Penelitian ini menggunakan laporan keuangan periode akuntansi Per 31 Desember 2011. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan PPh yang dilakukan perusahaan belum sesuai dengan UU. Perpajakan No. 36 Tahun 2008 hal ini dibuktikan dengan perusahaan tidak menghitung fasilitas pengurangan tarif sebagaimana diatur pada Pasal 31E. Sebaiknya manajemen perusahaan menerapkan perhitungan PPh sesuai dengan aturan UU. No. 36 Tahun 2008, agar tidak dikenakan sanksi administrasi perpajakan. Kata kunci: pajak penghasilan badan
ANALISIS RASIO ARUS KAS UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN PADA PT. HANJAYA MANDALA SAMPOERNA TBK 2014-2018
Arota, Poppy Sustrini;
Morasa, Jenny;
Wokas, Heince N.
Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi Vol 7, No 3 (2019): JE VOL 7 NO 3 (2019)
Publisher : Universitas Sam Ratulangi
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (585.715 KB)
|
DOI: 10.35794/emba.v7i3.24913
Abstrak : Laporan arus kas merupakan laporan yang melaporkan penerimaan kas, pembayaran kas, dan perubahan bersih kas dari kegiatan operasi, investasi, serta pembiayaan perusahaan selama satu periode. Penelitian bertujuan untuk (1) untuk menganalisis laporan arus kas PT. Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk, (2) untuk mengetahui kinerja keuangan pada PT. Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang diambil dalam penelitian ini yaitu laporan keuangan perusahaan yang diterbitkan pada tahun 2014-2018.Metode pengumpilan data yang digunakan dalam penelitan ini adalah studi dokumentasi.Hasil dari penelitian menunjukan rasio arus kas operasi terhadap kewajiban lancar menunjukan bahwa rasio PT. Hanjaya Mandala Sampoerna sudah efektif.Rasio arus kas operasi terhadap bunga PT. Hanjaya Mandala Sampoerna menunjukana bahwa rasio tersebut berada di atas satu, maka dapat disimpulkan bahwa rasio operasi terhadap bunga  adalah baik dan sudah efektif.Rasio arus kas operasi terhadap pengeluaran modal PT. Hanjaya Mandala Sampoerna sudah efektif.Rasio arus kas operasi terhadap total hutang menunjukan bahwa PT. Hanjaya Mandala Sampoerna sudah efektif. Rasio arus kas terhadap laba bersih menunjukan rasio diatas satu yang berarti perusahaan sudah efektif dalam membayar semua kewajiban lancar. Perusahaan tersebut sebaiknya mempertahankan dan perlu lebih meningkatkan lagi arus kas operasinya agar mampu menutup seluruh kewajibannya dan harus mampu bersaing dengan perusahaan rokok lainnya. Kata kunci : laporan arus kas; kinerja keuangan; rasio arus kas
ANALISIS PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL PEMBIAYAAN MUSYARAKAH MENURUT PSAK NO. 106 DI PT BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG MANADO
Susanto, Navadila Frurizka;
Jenny Morasa, Jenny Morasa;
Wokas, Heince R.N
Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi Vol 5, No 2 (2017): JE. VOL. 5 NO 2 (2017) HAL. 2193
Publisher : FEB Universitas Sam Ratulangi Manado
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (608.565 KB)
|
DOI: 10.35794/emba.v5i2.16530
ABSTRAK: Pembiayaan musyarakah merupakan akad kerja sama diantara para pemilik modal yang mencapurkan modal mereka dengan tujuan mencari keuntungan. Sistem bagi hasil PT Bank Syariah Mandiri KC Manado yang mengedepankan prinsip keadilan dan kebersamaan dalam berusaha, baik dalam memperoleh keuntungan maupun dalam menghadapi risiko. Tujuan menganalisa sistem bagi hasil pembiayaan musyarakah yang diterapkan PT Bank Syariah Mandiri KC Manado. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif-kualitatif dan data penelitian ini di peroleh melalui dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Bank Syariah Mandiri KC Manado telah menerapkan sistem bagi hasil musyarakah melalui musyarakah pembiayaan dana berputar dan telah menerapkan pengakuan dan pengukuran berdasarkan PSAK 106. Kata Kunci: Penerapan sistem bagi hasil pembiayaan musyarakah, PSAK 106
PERANAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DALAM EFEKTIFITAS PELAPORAN INFORMASI AKUNTANSI PERTANGGUNGJAWABAN PADA PT. POS INDONESIA (PERSERO) MANADO
Koloay, Lidya Priskila;
Morasa, Jenny;
Elim, Inggriani
Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi Vol 2, No 2 (2014): Jurnal EMBA, HAL 1472 - 1592
Publisher : FEB Universitas Sam Ratulangi Manado
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (287.739 KB)
|
DOI: 10.35794/emba.v2i2.4915
Akuntansi pertanggungjawaban merupakan sebuah sistem yang mengendalikan setiap kegiatan yang berada dalam area pusat pertanggungjawabannya. Kita dapat melihat adanya peranan dari Sistem informasi akuntansi pada saat pelaporan akuntansi pertanggungjawaban. Tanpa sistem informasi akuntansi yang baik, tidak akan terdapat laporan informasi akuntansi pertanggungjawaban yang baik. PT. Pos Indonesia (Persero) Manado merupakan sebuah perusahaan logistik milik negara yang kini memiliki lebih dari empat puluh kantor cabang yang tersebar di daerah Sulawesi Utara. Tetapi kantor–kantor cabang ini tidak menyusun laporan keuangan mereka sendiri, melainkan hanya merupakan pusat pertanggungjawaban laba yang secara periodik melaporkan laporan akuntansi pertanggungjawaban ke kantor pemeriksa (kantor wilayah Manado). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan sistem informasi akuntansi dalam efektifitas pelaporan akuntansi pertanggungjawaban kantor cabang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi pada PT. Pos Indonesia (Persero) Manado telah berperan dengan baik terutama pada efektifitas pelaporan akuntansi pertanggungjawabannya. Diharapkan perlu dilakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ada dalam perusahaan karena hal tersebut turut mempengaruhi efektifitas penerapan sistem yang ada. Kata kunci: sistem informasi akuntansi, akuntansi pertanggungjawaban
PENERAPAN BIAYA RELEVAN DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN MENERIMA ATAU MENOLAK PESANAN KHUSUS PADA CV. PYRAMID
Tumilantouw, Fredo;
Morasa, Jenny;
Kalangi, Lintje
Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi Vol 2, No 1 (2014): Jurnal EMBA, HAL 595-715
Publisher : Universitas Sam Ratulangi
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (269.804 KB)
|
DOI: 10.35794/emba.2.1.2014.4382
Informasi tentang biaya perlu diperhatikan oleh setiap perusahaan karena biaya merupakan salah satu aspek yang sangat penting dan tidak dapat dilepaskan dari setiap kegiatan perusahaan. Salah satu informasi penting untuk perencanaan dan pengambilan keputusan adalah mengenai informasi analisis biaya relevan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perhitungan biaya relevan yang dilakukan oleh perusahaan dalam menerima atau menolak pesanan khusus serta untuk menganalisis biaya relevan dalam kaitannya dengan pengambilan keputusan atas menerima atau menolak pesanan khusus. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemenbelum menerapkan analisis biaya relevan dalam menghitung harga pokok produksi untuk sebuah pesanan khusus. Hasil analisis mengenai biaya relevan, khususnya pengambilan keputusan menerima atau menolak pesanan khusus menunjukkan bahwa dari alternatif yang diajukan mampu memberikan keuntungan bagi perusahaan apabila menerima pesanan khusus. Manajemen CV. Pyramid sebaiknya mulai menerapkan analisis biaya relevan agar pesanan khusus dapat dijadikan sebagai sebuah cara atau alternatif untuk meningkatkan laba perusahaan. Kata kunci: biaya relevan, pengambilan keputusan, menerima atau menolak pesanan khusus.
Evaluasi Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada BPK-BMD Kabupaten Minahasa Utara
Saren, Christine M.;
Morasa, Jenny;
Wokas, Hence N.
Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi Vol 4, No 4 (2016): JE VOL. 4 NO. 4 (2016) HAL 903 - 1024
Publisher : Universitas Sam Ratulangi
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (532.119 KB)
|
DOI: 10.35794/emba.4.4.2016.14538
Abstrak: Pemendagri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah diharapkan pemerintah daerah agar segera menyusun dan menerapkan sistem penatausahaan untuk pembukuan, inventarisasi dan melaporkan sistem milik daerah dengan menghasilkan neraca daerah dan laporan realisasi anggaran, dan menjadi dasar untuk Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Kabupaten Minahasa Utara. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan pengelolaan barang milik daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Kabupaten Minahasa Utara, apakah telah sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016. Jenis penelitian dalam studi ini adalah Penelitian deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Pengadaan, Penggunaan, Pemeliharaan, Pemindahtanganan, Penghapusan dan Pengendalian dan Pengawasan Barang Milik Daerah (BMD) pada (BPK-BMD) Kabupaten Minahasa Utara telah sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016. (BPK-BMD) Kabupaten Minahasa Utara, pada tahun anggaran 2017 dan selanjutnya, dalam menjalankan prosedur Pengadaan, Penggunaan, Pemeliharaan, Pemindahtanganan, Penghapusan dan Pengendalian dan Pengawasan barang, tetap berpedoman pada Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 dan pengguna barang tetap mempertahankan prosedur pemerintah mulai dari perencanaan hingga pelaporan.
ANALISIS PENERAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PRODUK PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PT. BANK MUAMALAT
Anggriani, Muthia;
Morasa, Jenny
Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi Vol 4, No 1 (2016): JE Vol.4 No.1 (2016) Hal. 743-859
Publisher : Universitas Sam Ratulangi
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (391.861 KB)
|
DOI: 10.35794/emba.4.1.2016.11805
Perbankan syariah merupakan salah satu lembaga keuangan yang memiliki pengaruh besar dalam roda perekonomian masyarakat. Dimana bank telah menjadi sebuah kebutuhan hidup manusia. Saat ini terdapat banyak produk yang telah dihadirkan oleh bank-bank syariah dalam membantu pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Murabahah adalah jual beli, dimana bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan. Pembiayaan murabahah dijalankan ketika nasabah ingin membeli sesuatu melalui bank. Setelah itu bank menjualnya sesuai harga barang ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati oleh dua belah pihak. Tujuan penelitian untuk menganalisis penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas produk pembiayaan murabahah. Penelitian dilakukan di Kantor PT. Bank Muamalat dan hanya membahas tentang pengenaan PPN atas produk pembiayaan murabahah. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Menggunakan sumber data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam produk pembiayaan murabahah sudah tidak dikenakan lagi PPN sesuai dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 ini berlaku efektif pada 1 April 2010. Kata kunci: pajak pertambahan nilai, pembiayaan murabahah